Langsung ke konten

POGI Pusat INAJOG Untuk Perempuan (SPRIN)

Area anggota cabang Portal ONEPOGI

POGI Cabang JakartaPerkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Beranda
Profil
Acara
Pengajian
Berita
Artikel
Rekomendasi
Regulasi
Galeri
Kontak

Memuat halaman...

POGI Cabang JakartaPerkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Jl. Taman Kimia No. 10, Jakarta Pusat
pogijaya@yahoo.co.id
Sekretariat: 0811-1909-045

Profil

Kata Sambutan
Sejarah
Visi dan Misi
AD/ART
Program Kerja
Pengurus

Informasi

Acara
Pengajian
Berita
Artikel Kesehatan
Rekomendasi & Pedoman
Regulasi Kesehatan
Materi Anggota
Galeri
Kontak

POGI

POGI Pusat
ONEPOGI
INAJOG
SPRIN

© 2026 POGI Cabang Jakarta

Area anggota Masuk pengurus

Informasi

Regulasi Kesehatan

Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan obstetri dan ginekologi. Setiap tautan membuka naskah resmi di situs pemerintah.

Undang-Undang (3)
Peraturan Pemerintah (1)
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) (4)
Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) (7)

Undang-Undang

UU No. 17 Tahun 2023Kesehatan (membuka situs resmi)Undang-undang pokok kesehatan. Mencabut antara lain UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, dan UU Rumah Sakit.
UU No. 1 Tahun 2023Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (membuka situs resmi)Berlaku sejak 2 Januari 2026, telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
UU No. 27 Tahun 2022Pelindungan Data Pribadi (membuka situs resmi)Data kesehatan pasien termasuk data pribadi yang bersifat spesifik.

Peraturan Pemerintah

PP No. 28 Tahun 2024Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (membuka situs resmi)Termasuk pengaturan kesehatan reproduksi. Mencabut antara lain PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

PMK No. 2 Tahun 2025Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (membuka situs resmi)Menggantikan PMK No. 21 Tahun 2021 (pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, kontrasepsi), PMK No. 3 Tahun 2016 (aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan), PMK No. 43 Tahun 2015 (reproduksi berbantu), dan PMK No. 71 Tahun 2014.
PMK No. 3 Tahun 2025Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (membuka situs resmi)Mengatur Majelis Disiplin Profesi, jenis pelanggaran, pengaduan, pemeriksaan, dan sanksi. Menggantikan aturan disiplin KKI sebelumnya.
PMK No. 6 Tahun 2024Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (membuka situs resmi)Termasuk standar pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin. Menggantikan PMK No. 4 Tahun 2019.
PMK No. 24 Tahun 2022Rekam Medis (membuka situs resmi)Mewajibkan rekam medis elektronik di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)

KMK No. HK.01.07/MENKES/701/2026Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Hipertensi dalam Kehamilan (membuka situs resmi)Ditetapkan 6 Juli 2026. Wajib dijadikan acuan penyusunan SPO di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
KMK No. HK.01.07/MENKES/953/2026Standar Pelayanan Seksio Sesarea di Rumah Sakit (membuka situs resmi)Ditetapkan 7 September 2026. Wajib dijadikan acuan penyelenggaraan pelayanan dan penyusunan SPO seksio sesarea di rumah sakit. Salinan naskah bertanda tangan; belum dimuat di JDIH Kemenkes.
KMK No. HK.01.07/MENKES/627/2026Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi (membuka situs resmi)Ditetapkan 22 Juni 2026. Disusun Kolegium Obstetri dan Ginekologi; menjadi acuan pendidikan, pelatihan profesi, dan uji kompetensi dokter spesialis dan subspesialis obstetri dan ginekologi. Salinan naskah bertanda tangan; belum dimuat di JDIH Kemenkes.

Status peraturan bisa berubah

Peraturan bisa diubah atau dicabut sewaktu-waktu. Periksa status terbaru di halaman peraturannya, atau cari peraturan lain di JDIH BPK dan JDIH Kemenkes. Daftar ini bukan nasihat hukum.

KMK No. HK.01.07/MENKES/560/2025Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit (membuka situs resmi)Ditetapkan 10 Juni 2025. Mencabut Kepmenkes No. 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang PONEK 24 jam di Rumah Sakit.

KMK No. HK.01.07/MENKES/414/2018Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Kanker Payudara (membuka situs resmi)

KMK No. HK.01.07/MENKES/349/2018Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Kanker Serviks (membuka situs resmi)

KMK No. HK.01.07/MENKES/91/2017Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Komplikasi Kehamilan (membuka situs resmi)Berisi ketuban pecah dini, preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, dan perdarahan pascasalin.